Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Bahwa perempuan dan anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi; bahwa dalam perkembangannya masih banyak perempuan dan anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak; bahwa dalam melaksanakan urusan Pemerintahan konkrit bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi bagian urusan Pemerintah Kabupaten Tebo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang perubahan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Tebo yang meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, bentuk-bentuk kekerasan, hak perempuan dan anak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, perusahaan, anak, masyarakat dan orang tua, penyelenggaraan perlindungan, kerja sama daerah, pusat perlindungan terpadu perempuan dan anak, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan. Pengaturan ini mencakup penyediaan layanan pengaduan, pendampingan, perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat dan berhadapan dengan hukum, serta sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memberikan hak cuti dan melakukan pemecatan atas dasar kehamilan, cuti haid, atau status perkawinan.