Peraturan Bupati Tebo Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Pemberdayaan Komunitas Suku Anak dalam Melalui Program Lentera Desa

Bahwa suku Anak Dalam merupakan komunitas adat terpencil yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemberdayaan, dan akses terhadap pelayanan dasar sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan; Pemerintah Kabupaten Tebo perlu menetapkan kebijakan strategis yang bersifat lintas sektor dan berbasis kearifan lokal untuk mendukung pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam secara berkelanjutan; untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan program tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Komunitas Suku Anak Dalam Melalui Program Lentera Desa. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Perpres No.186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil; Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Permensos No.12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil; Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Permendes PDTT No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam melalui Program Lentera Desa yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, strategi pelaksanaan dengan pendekatan partisipatif dan inklusif, penguatan kapasitas dan kelembagaan, integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa, kolaborasi multipihak, pemanfaatan data dan teknologi, serta pendekatan budaya dan kearifan lokal; model pendekatan pemberdayaan yang mencakup pendidikan berbasis kearifan lokal, peningkatan kesehatan, peningkatan ekonomi, pelestarian budaya, dan keterlibatan aktif; kelembagaan dan koordinasi melalui pembentukan Satuan Tugas Lentera Desa tingkat kabupaten yang terdiri dari perangkat daerah terkait, pemerintah desa, tokoh adat dan perwakilan komunitas Suku Anak Dalam, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan, serta akademisi dan praktisi, dengan tugas koordinasi, penyusunan rencana kerja dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta advokasi kebijakan; peran pemerintah desa dalam identifikasi kebutuhan, penyusunan RKP Desa, pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan dana desa; kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan media; pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Tebo dan sumber pembiayaan lain yang sah dengan pengelolaan transparan, akuntabel, dan partisipatif; monitoring dan evaluasi oleh Satuan Tugas melalui survei, forum evaluasi, laporan kegiatan, dan observasi lapangan; serta pelaporan evaluasi semesteran dan tahunan kepada Bupati yang dipublikasikan kepada masyarakat dan menjadi dasar perbaikan kebijakan.