Peraturan Bupati Tebo Nomor 86 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

Bahwa dalam rangka optimalisasi peneyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan yang berada di daerah dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui atas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap peserta, perlu di atur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.13 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; PP No.44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No.82 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERBUP Tebo No.162 Tahun 2022. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Tebo, yang meliputi maksud dan tujuan, pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan (program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, kepesertaan, mekanisme verifikasi dan validasi data, mekanisme pembayaran iuran, pembayaran iuran), pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi.