Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tebo merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik diperlukan hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk program tanggungjawab sosial perusahaan; untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ketenagakerjaan maka diperlukan pengaturan tetang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Kabupaten Tebo, yang meliputi ruang lingkup, maksud dan tujuan, asas, hak dan kewajiban perusahaan, program dan bidang kerja TJSP, pembentukan dan susunan Forum TJSP, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan, masyarakat sasaran, lokasi pelaksanaan, pembiayaan, fasilitas, pelaporan, evaluasi, pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administrasi, pengaduan, dan penyelesaian sengketa.