Peraturan Bupati Tebo Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2026. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; PMK No.199/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa; Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa; PMK No.130 Tahun 2023 Tentang Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/Atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa; PERDA Kabupaten Tebo No.15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PERDA Kabupaten Tebo No.5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengalokasian, pembagian, dan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, yang meliputi penetapan rincian ADD, penyaluran ADD, penggunaan ADD, pelaporan ADD, dan penundaan penyaluran ADD; pengalokasian ADD ditetapkan berdasarkan ADD Minimal (ADDM) sebesar 60% dari pagu ADD Kabupaten dibagi jumlah desa dan ADD Proporsional (ADDP) sebesar 40% dari pagu ADD Kabupaten dikalikan total nilai bobot desa, dengan nilai bobot desa dihitung berdasarkan indikator jumlah aparatur pemerintah desa dan RT/RW (40%), jumlah penduduk desa (30%), angka kemiskinan desa (20%), luas wilayah desa (9%), dan tingkat kesulitan geografis (1%); besaran rincian ADD setiap desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati; penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu Tahap I pada bulan Januari sebesar 60% dan Tahap II pada bulan April sebesar 40% serta penambahan ADD pada tahun berjalan, dengan syarat dan dokumen permohonan tertentu, dan penyaluran Tahap II dilakukan apabila laporan penyerapan ADD Tahap I menunjukkan ±75% dan output kegiatan ±50%; ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, Tahap II, dan tahunan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan; Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal dokumen laporan belum diterima, terdapat sisa ADD di RKD tahun sebelumnya lebih dari 30%, dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah, serta dapat menyalurkan kembali ADD yang ditunda apabila dokumen telah diterima dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.