Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Perkebunan

Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (5) angka 4 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Penyelenggaraan Perizinan Lintas Kabupaten / Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan dan pengolahan hasil hutan menjadi kewenangan Propinsi; bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, ketentuan mengenai kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari pemerintah, ditetapkan selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Tebo; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1984; UU No.5 Tahun 1990; UU No.12 Tahun 1992; UU No.24 Tahun 1992; UU No.25 Tahun 1992; UU No.9 Tahun 1995; UU No.23 Tahun 1997; PP No.17 Tahun 1986; PP No.51 Tahun 1993; PP No.20 Tahun 1994; PP No.13 Tahun 1995; PP No.12 Tahun 1998; PP No.47 Tahun 1998; PP No.25 Tahun 2000; Keputusan Presiden No.99 Tahun 1998; Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Tebo, yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup perizinan usaha perkebunan (usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan) beserta klasifikasi luas lahan dan pola pengembangannya, syarat dan tata cara pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP), kewajiban perusahaan perkebunan, pencabutan IUP, serta pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Perkebunan.