Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
Jenis
PERDA
Nomor
7
Tahun
2021
Tgl Penetapan
2 Februari 2021
Tgl Berlaku
2 Februari 2021
Status
🟢 Berlaku
Bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai, arti penting dan strategis yang meliputi penyajian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa arsip merupakan sumber informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga perlu dilakukan dengan penyelenggaraan kearsipan daerah yang baik, komprehensif, dan terpadu guna menjamin perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan Kearsipan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD No.1945 Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Tebo yang meliputi asas, tujuan, dan ruang lingkup kearsipan, sumber daya kearsipan yang mencakup organisasi, sumber daya manusia, serta prasarana dan sarana, pengelolaan arsip yang terdiri atas arsip dinamis (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan arsip vital) serta arsip statis (akuisisi, pengolahan, preservasi, akses, autentikasi, layanan, dan pembangunan SKD berbasis teknologi informasi dan komunikasi), pembinaan kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip, pengendalian dan pengawasan, kerjasama, organisasi profesi dan peran serta masyarakat, pembiayaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, hingga ketentuan penutup.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 7 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 2 Februari 2021 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 2 Februari 2021 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 7 |
| Subjek | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| Status Peraturan |
🟢 Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 2 Februari 2021 |
| Penandatangan | SUKANDAR |
| Pemrakarsa | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2021
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 7, LD KABUPATEN TEBO 2021/NO.7 , 37 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
- • Bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai, arti penting dan strategis yang meliputi penyajian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa arsip merupakan sumber informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga perlu dilakukan dengan penyelenggaraan kearsipan daerah yang baik, komprehensif, dan terpadu guna menjamin perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan Kearsipan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD No.1945 Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- • Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Tebo yang meliputi asas, tujuan, dan ruang lingkup kearsipan, sumber daya kearsipan yang mencakup organisasi, sumber daya manusia, serta prasarana dan sarana, pengelolaan arsip yang terdiri atas arsip dinamis (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan arsip vital) serta arsip statis (akuisisi, pengolahan, preservasi, akses, autentikasi, layanan, dan pembangunan SKD berbasis teknologi informasi dan komunikasi), pembinaan kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip, pengendalian dan pengawasan, kerjasama, organisasi profesi dan peran serta masyarakat, pembiayaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, hingga ketentuan penutup.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2021.
- • Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 21).
- • Batang Tubuh : 28 Halaman
- • Penjelasan ; 9 Halaman