Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya Daerah; bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu di dukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hajat bagi masyarakat; bahwa sebagai landasan dan pedoman bagi aparatur pemerintah daerah maupun masyarakatdalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP No.24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di daerah yang meliputi ketentuan umum, hak, kewajiban dan kewenangan masyarakat serta pemerintah daerah, perencanaan, layanan perpustakaan, pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan, jenis-jenis perpustakaan (perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi, khusus), organisasi profesi, literasi untuk kesejahteraan, keadaan darurat, pendanaan, kerjasama dan peran serta masyarakat, pembudayaan gemar membaca, penghargaan, serta pembinaan dan pengawasan.