Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, dan sesuai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; PP No.69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; PP No.34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; PP No.4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik; PP No.35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Permendagri No.7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu kodifikasi, meliputi jenis Pajak Daerah yang terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB beserta objek, subjek, wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, dan saat terutangnya; jenis Retribusi Daerah yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum (pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, dan pasar), Retribusi Jasa Usaha (penyediaan tempat kegiatan usaha, tempat khusus parkir di luar badan jalan, tempat penginapan/pesanggrahan/vila, rumah pemotongan hewan ternak, tempat rekreasi/pariwisata/olahraga, penyeberangan orang atau barang dengan kendaraan di air, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan pemanfaatan aset Daerah), serta Retribusi Perizinan Tertentu (persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing) beserta prinsip dan sasaran penetapan tarif yang tercantum dalam Lampiran; tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi dokumen pemungutan, SPTPD, sanksi administrasi berupa denda Rp20.000,00 atas kelalaian pelaporan, kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dan retribusi 3 (tiga) tahun, penghapusan piutang, pemberian keringanan/pengurangan/pembebasan/penundaan pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran, kemudahan perpajakan Daerah, pemberian insentif fiskal dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kerahasiaan data Wajib Pajak, ketentuan pidana bagi Wajib Pajak yang karena kealpaan atau dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD tidak benar/tidak lengkap/tidak menyampaikan sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 118 ayat (1) UU No.1 Tahun 2022, sanksi administratif, serta insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.