Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pajak Hotel

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Kabupaten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan melaksanakan pungutan terhadap Pajak Hotel diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/kota, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No.69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah; PP No.55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Hotel, meliputi nama pajak, objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dan rumah kos sebesar 6% (enam persen), cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak dan saat terutang pajak, tata cara pendaftaran pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, tata cara penagihan dan penerbitan STPD, keberatan, banding, insentif pemungutan, ketentuan khusus mengenai kerahasiaan, penyidikan, ketentuan pidana, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, serta ketentuan peralihan dan penutup.