Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dalam penyelenggaraan Izin pemungutan hasil hutan produksi menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.5 Tahun 1990; UU No.24 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1997; UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.41 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000; PP No.27 Tahun 1983; PP No.28 Tahun 1985; PP No.24 Tahun 1997; PP No.6 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No.104 Tahun 2000. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) di Kabupaten Tebo, yang meliputi ketentuan umum, tata cara pemberian izin, jenis izin (IPHH Kayu, IPHH Bukan Kayu, IPHH Kayu Hutan Tanaman, dan IPHH Kayu Hutan/Kebun Rakyat), persyaratan permohonan, pelaksanaan izin, kewajiban pemegang izin membuat Rencana Kerja, sistem silvikultur, kewajiban pengamanan, pungutan dan tata usaha hasil hutan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Retribusi Daerah, sanksi administrasi dan pidana bagi pelanggar, pembinaan dan pengawasan, hapusnya izin, serta ketentuan peralihan dan penutup.