Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pangkalan Hasil Bumi

Bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kabupaten Tebo, Retribusi Pangkalan Hasil Bumi merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah; bahwa untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah perlu didukung oleh sumber Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap pemakain pangkalan hasil bumi dapat dikenakan Retribusi; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Retribusi Pangkalan Hasil Bumi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000; UU No.25 Tahun 1999; PP No.27 Tahun 1983; PP No.45 Tahun 1992; PP No.66 Tahun 2001; PP No.25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum mengenai pangkalan dan hasil bumi, pungutan hasil bumi termasuk besaran retribusi untuk komoditi karet dan kelapa sawit TBS serta kewajiban pembayaran dan penyetoran ke kas daerah, penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), ketentuan pidana bagi pelanggar kewajiban retribusi, serta ketentuan penutup mengenai pelaksanaan teknis dan berlakunya peraturan.