Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Retribusi Hasil Hutan

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang; bahwa untuk menjamin perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kabupaten Tebo; bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Izin Pemungutan Hasil Hutan dalam Wilayah Kabupaten Tebo dapat dikenakan retribusi perizinan dengan nama retribusi hasil hutan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b dan c, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Hasil Hutan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.25 Tahun 1999; UU No.41 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000; PP No.27 Tahun 1983; PP No.28 Tahun 1985; PP No.24 Tahun 1997; PP No.6 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No.104 Tahun 2000. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum retribusi hasil hutan, nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, prinsip penetapan tarif dan penggunaan retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana, serta penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.