Lewati ke konten utama
JDIH

Memuat Data...

Beranda › Dokumen Hukum › Peraturan Bupati › No. 47 Tahun 2025
Peraturan Bupati 🟢 Berlaku 🏛️ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Peraturan Bupati Tebo Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Jenis

PERBUP

Nomor

47

Tahun

2025

Tgl Penetapan

7 Oktober 2025

Tgl Berlaku

17 Oktober 2025

Status

🟢 Berlaku

▌ MATERI POKOK PERATURAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; PP No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan PP No.25 Tahun 2024; PP No.35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perpres No.55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.17 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; PERDA Kabupaten Tebo No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, kewenangan pemungutan pajak, tata cara pemungutan (pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, pembukuan, pelaporan, penelitian, pemeriksaan, ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, penagihan pajak, kedaluwarsa, penghapusan piutang, keberatan dan banding, gugatan, insentif fiskal, keringanan, pengurangan, pembebasan, dan kemudahan perpajakan, serta pembetulan dan pembatalan ketetapan), kerja sama optimalisasi pemungutan pajak, jenis formulir, serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.

📄 Pratinjau Dokumen
Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Bupati Tebo Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
T.E.U. Badan/Pengarang Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati
No. Peraturan 47
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PERBUP
Tempat Penetapan Muara Tebo
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 7 Oktober 2025
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 7 Oktober 2025
Sumber Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 47
Subjek PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH
Status Peraturan
🟢 Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Bidang Hukum HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Lampiran Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf
Tanggal Berlaku 17 Oktober 2025
Penandatangan AGUS RUBIYANTO
Pemrakarsa Badan Keuangan Daerah

📊 Statistik

481
Dilihat
184
Diunduh

🔗 Bagikan

📧 Email