Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, meliputi maksud dan tujuan pengaturan BPD; tata cara pengisian keanggotaan BPD yang dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan berdasarkan keterwakilan wilayah dusun dan keterwakilan perempuan, dengan jumlah anggota paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang serta masa keanggotaan 6 tahun dan dapat dipilih paling banyak 3 kali; persyaratan anggota BPD; mekanisme pemilihan atau musyawarah penetapan anggota BPD oleh panitia yang ditetapkan Kepala Desa; peresmian anggota BPD dengan Keputusan Bupati dan pengucapan sumpah/janji; kelembagaan BPD yang terdiri atas pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris) dan bidang, serta tenaga staf administrasi; fungsi BPD (membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa); tugas, hak, kewajiban, kewenangan, dan larangan anggota BPD; pemberhentian dan pengisian anggota BPD antarwaktu; peraturan tata tertib BPD; tata cara penggalian, menampung, pengelolaan dan penyaluran aspirasi masyarakat; penyelenggaraan musyawarah BPD dan musyawarah Desa; pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa dan musyawarah Desa khusus pemilihan Kepala Desa antarwaktu; pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa; pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa dan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; laporan kinerja BPD; hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya melalui Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa; pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Tebo; pendanaan kegiatan BPD yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, APBD Kabupaten Tebo, APBDesa, dan sumber lain yang sah; ketentuan lain-lain mengenai pemberhentian dengan hormat anggota BPD akibat perubahan status Desa serta pemberian penghargaan/pesangon; ketentuan peralihan bagi anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini; serta ketentuan penutup.