Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meliputi ketentuan umum, kedudukan dan keanggotaan BPD, persyaratan anggota BPD, mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD, peresmian dan pelantikan anggota BPD, fungsi dan wewenang BPD, hak, kewajiban dan larangan BPD, alat kelengkapan BPD, pemberhentian keanggotaan BPD, penggantian antar waktu anggota dan pimpinan BPD, pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja, tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan dan administratif, serta tindakan penyidikan anggota BPD, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.